0
0
Transisi menuju energi hijau dipandang sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim global. Namun, di balik visi mulia itu, muncul dinamika baru: geopolitik energi hijau. Negara-negara kini bersaing memperebutkan dominasi dalam teknologi terbarukan, mineral penting, dan pangsa pasar energi bersih.
Tiongkok menjadi pemain terbesar dengan dominasi produksi panel surya, baterai litium, dan turbin angin. Sementara itu, Eropa berusaha menjadi pemimpin kebijakan hijau dengan target ambisius net-zero emission. Amerika Serikat tidak mau kalah, meluncurkan investasi besar dalam energi terbarukan lewat berbagai undang-undang insentif.
Di balik itu semua, ada perebutan sumber daya vital. Litium, kobalt, dan nikel—bahan utama baterai listrik—banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Negara-negara besar kini berlomba mengamankan akses tambang, bahkan melalui strategi diplomasi agresif.
Geopolitik energi hijau juga memunculkan aliansi baru. Negara berkembang yang memiliki sumber daya kini punya posisi tawar lebih tinggi. Namun, risiko eksploitasi dan konflik sumber daya juga meningkat, mengingat banyak tambang berada di wilayah rawan politik.
Bagi dunia, transisi energi bukan hanya soal menyelamatkan bumi, tapi juga perebutan kekuasaan. Negara yang menguasai teknologi hijau bisa mendominasi ekonomi global di masa depan.
Namun, ada sisi positif. Persaingan ini mendorong inovasi lebih cepat, menurunkan harga teknologi hijau, dan memperluas akses bagi masyarakat luas. Jika dikelola dengan adil, dunia bisa menikmati energi bersih sekaligus stabilitas geopolitik baru.
Geopolitik energi hijau adalah gambaran bahwa transisi iklim tidak bisa dipisahkan dari politik kekuasaan. Siapa yang memimpin era energi terbarukan, dialah yang akan menguasai panggung global.
