0
0
Global – Di tengah siklus pemilu yang semakin didominasi oleh komunikasi digital, platform media sosial kembali menjadi medan pertempuran melawan misinformasi, deepfake, dan kampanye disinformasi terkoordinasi. Tekanan dari pemerintah dan masyarakat sipil telah memicu gelombang baru regulasi yang memaksa perusahaan teknologi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas konten yang disebarkan, terutama yang berpotensi merusak proses demokrasi.
Peraturan baru berfokus pada transparansi dan moderasi konten. Salah satu contoh paling signifikan adalah Digital Services Act (DSA) Uni Eropa, yang menetapkan kewajiban ketat bagi platform besar untuk menilai dan mengurangi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh layanan mereka, termasuk penyebaran konten ilegal dan disinformasi. DSA memaksa platform untuk lebih transparan tentang cara kerja algoritma mereka dan bagaimana keputusan moderasi dibuat, menjadikannya model global untuk akuntabilitas digital.
Tantangan terbesar saat ini adalah deepfake yang didukung Kecerdasan Buatan (AI). Teknologi AI generatif telah membuat pembuatan video, audio, dan gambar palsu yang sangat meyakinkan menjadi mudah dan murah. Deepfake ini dapat digunakan untuk menyerang kandidat politik, menekan pemilih, atau menyebarkan narasi palsu, menciptakan ancaman langsung terhadap integritas pemilu. Platform kini sedang berjuang untuk mengembangkan tool deteksi yang dapat mengimbangi kecepatan inovasi deepfake.
Respons industri mencakup investasi pada teknologi watermarking dan verifikasi asal-usul konten. Dengan menandai konten yang dibuat AI, platform berharap dapat memberikan konteks yang jelas kepada pengguna. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi fact-checking independen diperluas untuk mempercepat identifikasi dan pelabelan informasi yang salah.
Secara keseluruhan, pemilu pasca-digital adalah ujian kritis bagi demokrasi global. Regulasi media sosial bergerak cepat dari hanya sekadar saran menjadi mandat hukum yang ketat, menempatkan platform di persimpangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sipil. Pertarungan melawan misinformasi adalah upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa suara yang didengar dalam proses demokrasi adalah suara manusia yang nyata, bukan manipulasi yang dihasilkan oleh AI.
